PADANG PARIAMAN — Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Padang Pariaman turun tangan menindaklanjuti video viral di media sosial  terkait dugaan pungutan liar (pungli) di kawasan objek wisata Pantai Tiram, Selasa (1/9/2026).

Kepala Disparpora Padang Pariaman Anton Wira Tanjung, S.Pi., M.Si., bersama Kepala Satpol Rifki Monrizal turun langsung ke lapangan untuk memastikan informasi yang beredar sekaligus melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.

Pada kesempatan tersebut, Disparpora berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP Damkar) Padang Pariaman yang dipimpin langsung Kepala Satpol PP Damkar Rifki Monrizal, S.H., M.Si., serta Kepala Satuan Polisi Air dan Udara (Kasat Polairud) Polres Padang Pariaman Iptu Marjanudin.

Turut hadir unsur pemerintahan nagari, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tiram, wali korong, tokoh masyarakat serta masyarakat setempat.

Kunjungan tersebut  dilakukan sebagai tindak lanjut atas informasi dan keluhan masyarakat mengenai adanya dugaan pungutan terhadap pengunjung di sepanjang kawasan Pantai Tiram.

Tim gabungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tersebut kemudian melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui maupun diduga terlibat dalam aktivitas pemungutan tersebut.

Salah seorang warga yang dimintai klarifikasi adalah Dedai (47). Dalam pertemuan tersebut, Dedai mengakui kesalahannya dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan serupa.

Anton Wira Tanjung menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin tindakan oknum yang meresahkan pengunjung justru merusak citra destinasi wisata yang selama ini bersusah payah dibangun dan dibenahi agar menarik kunjungan wisatawan

Menurut Anton, kawasan wisata harus memberikan rasa aman, nyaman dan pelayanan yang baik kepada setiap pengunjung.

"Kalau ada masyarakat maupun anggota Pokdarwis yang melakukan tindakan kriminal, kita akan pantau. Jika terbukti, kita akan proses melalui Polres Padang Pariaman," tegas Anton.

Ia mengatakan, keberadaan Pokdarwis di kawasan wisata merupakan bagian penting dalam membantu pemerintah mengembangkan pariwisata. 

Karena itu, setiap anggota Pokdarwis maupun masyarakat yang beraktivitas di kawasan wisata harus ikut menjaga kenyamanan wisatawan.

Anton juga meminta seluruh pihak tidak melakukan tindakan yang dapat memberikan kesan buruk terhadap destinasi wisata di Padang Pariaman.

"Kita ingin wisatawan datang dengan rasa nyaman. Jangan sampai ada tindakan oknum yang kemudian membuat orang takut atau enggan berkunjung," ujarnya.

Selain persoalan pungutan, Anton juga menyoroti penggunaan media sosial dalam menyampaikan kejadian yang terjadi di lapangan.

Ia mengimbau pengunjung agar tidak terburu-buru mengunggah suatu kejadian sebelum mengetahui persoalan secara utuh.

"Kita juga berharap pengunjung jangan terlalu cepat memposting ke media sosial karena akan berdampak pada pariwisata daerah secara keseluruhan," katanya.

Menurut Anton, media sosial memiliki pengaruh besar terhadap citra sebuah destinasi. Sebuah kejadian yang sebenarnya dapat diselesaikan secara sederhana bisa menjadi persoalan besar ketika informasi yang disampaikan tidak utuh.

"Bahkan cenderung framing. Kejadian tidak sedramatis yang diposting. Mari bersama-sama bijak di media sosial," ujar Anton.

Meski demikian, Anton memastikan pihaknya tidak akan menutup mata terhadap setiap laporan masyarakat maupun wisatawan.

Setiap informasi terkait dugaan pungutan atau tindakan yang meresahkan akan tetap ditindaklanjuti dengan pengecekan dan klarifikasi di lapangan.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Damkar Padang Pariaman Rifki Monrizal menegaskan, setiap bentuk pungutan di kawasan wisata harus memiliki dasar dan mekanisme yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila ditemukan pungutan yang tidak sesuai aturan, pihaknya akan melakukan pendalaman dan penanganan sesuai kewenangan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kawasan Pantai Tiram tetap tertib, aman dan nyaman bagi wisatawan.

Pemkab Padang Pariaman berharap persoalan tersebut menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak agar bersama-sama menjaga nama baik destinasi wisata.

Sebab, kemajuan pariwisata tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada masyarakat, pelaku usaha dan Pokdarwis yang berada di sekitar kawasan wisata.

Dengan sinergi dan pengawasan bersama, Pantai Tiram diharapkan tetap menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Padang Pariaman yang aman, nyaman dan ramah bagi pengunjung.